Hasil VDK Pemkab Magelang Jadi Dasar Penanggulangan Kemiskinan

Harianjogja.com, MAGELANG-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang mengapresiasi pelaksanaan Verifikasi Data Kemiskinan (VDK) oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, karena hasil VDK bisa menjadi dasar untuk penanganan kemiskinan.

Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir menjelaskan VDK yang telah selesai dilaksanakan oleh ASN di Pemkab Magelang menghasilkan dokumen berupa data kemiskinan.

"Data dari Bupati ini berupa data mikro, dan ini akan menjadi dasar untuk Pemda mengambil kebijakan terkait masalah kemiskinan. Nanti intervensinya menyesuaikan data tersebut, akan melakukan program-program apa," jelas Sakir, di gedung DPRD, Jumat (12/9/2025).

Dari program penanganan kemiskinan yang dilaksanakan nantinya, output yang diharapkan adalah angka kemiskinan di Kabupaten Magelang bisa turun, lebih besar daripada sebelum ada VDK.

"Untuk program-program penanganan kemiskinan, nanti anggarannya bisa kita alokasikan, nanti dibahas dengan DPRD," kata Sakir.

BACA JUGA: Bandara Ahmad Yani Semarang Kini Layani Penerbangan Internasional

Ia berharap data hasil VDK tersebut bukan merupakan data mati, tetapi menjadi data hidup yang tujuan akhirnya adalah mengurangi angka kemiskinan.

Dalam menangani kemiskinan, menurutnya ada dua strategi yaitu mengurangi beban pengeluaran dan menambah pendapatan. Sakir mengakui bahwa upayapenanganan kemiskinan juga dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi bahkan instansi lain bahkan swasta hingga NGO.

"Nanti kita bersinergi, sehingga program penanganan kemiskinan tidak tumpang tindih, misalnya yang tidak bisa didanai pusat, nanti bisa didanai daerah. Karena penanganan kemiskinan ini menjadi urusan wajib dan pekerjaan di pusat, provinsi dan kabupaten," tuturnya.

Setelah menghadiri malam puncak penganugerahan VDK awards Tahun 2025, Sakir mengungkapkan apresiasinya pada para ASN di OPD-OPD, yang melaksanakan VDK hingga sampai ada yang menghadapi pengalaman mengharukan, seperti perjuangan mencapai lokasi pendataan hingga melihat potret kemiskinan ekstrem.

"Lembaga DPRD memiliki kepentingan strategis dengan data hasil VDK, walaupun kami anggota DPRD tidak ikut melaksanakan VDK, tetapi datanya penting bagi kami untuk menyusun kebijakan dan regulasi, anggaran, dan pelaksanaannya nanti akan terus dilakukan pengawasan. Selain itu hasil VDK juga akan terus digunakam untuk mengevaluasi renstra dan renja terutama penanganan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.