Jenderal Purnawirawan TNI-Polri Dukung Tedjowulan Kelola Keraton Solo

Harianjogja.com, SOLO— Dukungan terhadap KGPH Panembahan Agung Tedjowulan untuk mengelola Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo terus menguat. Terbaru, dukungan datang dari kalangan jenderal purnawirawan TNI dan Polri, yang dipimpin langsung mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. A.M. Hendropriyono.

Pernyataan dukungan itu disampaikan dalam pertemuan yang digelar di Kraton Majapahit, Jakarta, Sabtu (7/2/2026). Selain menjadi ajang silaturahmi Tedjowulan dengan para seniornya di militer, pertemuan tersebut juga menjadi forum penegasan sikap para tokoh bangsa terhadap arah pengelolaan cagar budaya Keraton Solo ke depan.

Juru bicara Panembahan Agung Tedjowulan, Kangjeng Pakoenegoro, mengonfirmasi bahwa Hendropriyono secara terbuka menyatakan dukungannya atas penunjukan Tedjowulan oleh pemerintah sebagai pelaksana pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

“Pak Hendropriyono secara eksplisit menyatakan dukungan kepada Panembahan Agung Tedjowulan yang telah ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat,” ujar Pakoenegoro dalam keterangan tertulis yang diterima Harianjogja.com, Minggu (8/2/2026).

Menurut Pakoenegoro, dukungan tersebut datang dari tokoh-tokoh nasional lintas institusi. Sejumlah nama besar dari TNI hadir, di antaranya mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa dan Laksamana (Purn) Yudo Margono. Dari Polri, tampak mantan Kapolri Jenderal (Purn) Roesdiaharjo, Jenderal (Purn) Roesmanhadi, serta Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri.

Tak hanya dari kalangan militer dan kepolisian, pertemuan tersebut juga dihadiri tokoh hukum dan adat, seperti mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji, mantan Hakim Agung Prof. Gayus Lumbun, serta sejumlah sultan dari berbagai wilayah di Nusantara yang turut menjadi saksi pernyataan dukungan.

Dalam sambutannya, Hendropriyono menegaskan bahwa para purnawirawan berdiri di belakang keputusan pemerintah terkait penunjukan Tedjowulan. Ia berharap langkah tersebut menjadi titik awal pembenahan pengelolaan Keraton Solo agar lebih maju dan berperan strategis dalam penguatan kebudayaan nasional.

“Kami semua di sini menerima kedatangan Pak Tedjowulan dengan maksud dan sikap bahwa kami mendukung Pak Tedjowulan dalam keputusan pemerintah,” tegas Hendropriyono. Ia bahkan berharap pemerintah dapat melangkah lebih jauh dengan memberikan penetapan resmi terhadap posisi Tedjowulan.

Sebagaimana diketahui, mandat kepada Tedjowulan tertuang dalam Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 yang ditandatangani Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada 12 Januari 2026. Melalui keputusan tersebut, Tedjowulan ditunjuk sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat berperingkat nasional.

Menanggapi dukungan para seniornya di militer, Tedjowulan yang berpangkat terakhir Kolonel menegaskan kesetiaannya kepada negara. Ia membantah anggapan bahwa mandat tersebut dimanfaatkan untuk merebut takhta keraton secara sepihak.

“Ada petunjuk dari Sawarga Sri Susuhunan Paku Buwono XII kepada saya. Beliau bersabda bahwa tetap harus ada Ratu di Tanah Jawa. Sebab, yang momong Tanah Jawa bukan Presiden, melainkan Ratu,” ujar Tedjowulan.

Ia menjelaskan, filosofi “Ratu” berasal dari kata Rat (jagat) dan Kedatu (pemimpin). Seorang pemimpin, menurutnya, harus memiliki kelembutan seorang ibu dan mampu memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin masyarakat. Dengan dukungan kuat dari para jenderal purnawirawan, posisi Tedjowulan dalam tata kelola Keraton Solo diperkirakan akan semakin menguat ke depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : espos.id