OTT KPK Bupati Cilacap, Begini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

Harianjogja.com, SEMARANG—Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman memicu respons dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Ia menegaskan bahwa persoalan integritas pejabat publik sebenarnya telah berkali-kali diingatkan kepada jajaran pemerintah daerah di Jawa Tengah.

Ahmad Luthfi menyampaikan pernyataan tersebut di Semarang, Minggu, saat dimintai tanggapan terkait OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. “Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan,” katanya.

Menurut dia, penekanan mengenai pentingnya integritas tidak hanya ditujukan kepada kepala daerah, tetapi juga wakil kepala daerah hingga aparatur sipil negara (ASN). Hal itu terus disampaikan dalam berbagai kesempatan sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.

Ia mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Apalagi sebelumnya sudah ada dua kepala daerah di Jawa Tengah yang tersangkut kasus korupsi, yakni Bupati Pati dan Bupati Pekalongan.

Luthfi menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebenarnya telah menjalin kerja sama dengan KPK untuk memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Kerja sama tersebut dilakukan melalui program koordinasi, supervisi, dan pencegahan (Korsupgah) KPK yang memberikan pengarahan kepada para kepala daerah hingga anggota DPRD di wilayah Jawa Tengah.

Selain itu, pada peringatan Hari Antikorupsi Dunia sebelumnya, seluruh jajaran pemerintah daerah juga telah diingatkan agar tidak melakukan penyimpangan anggaran. Ia menegaskan bahwa yang paling penting adalah setiap pejabat publik tidak boleh melanggar hukum.

Terkait proses hukum yang kini dijalankan KPK terhadap Bupati Cilacap, Luthfi menegaskan pihaknya menghormati langkah lembaga antirasuah tersebut.

Di sisi lain, ia kembali mengingatkan agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat daerah, mulai dari bupati, wali kota, wakil kepala daerah hingga ASN di lingkungan pemerintah daerah.

“Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya dimulut tapi juga diwujudkan dalam perbuatan,” katanya.

Ia menjelaskan, perbuatan yang dimaksud adalah tindakan yang tidak melanggar hukum serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan sehingga birokrasi dapat berjalan secara bersih dan profesional.

“'Clean governance' dan 'good governance' itu harus jadi nafas bupati dan wali kota termasuk ASN-nya,” lanjutnya.

Luthfi juga meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap tetap bekerja optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini penting karena pemerintah daerah saat ini sedang mempersiapkan berbagai layanan untuk menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.

Sebelumnya, pada 13 Maret 2026, KPK mengumumkan telah melakukan OTT terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bersama 26 orang lainnya serta menyita uang tunai dalam bentuk rupiah.

Sehari kemudian, tepatnya pada 14 Maret 2026, KPK menetapkan Syamsul Auliya Rachman (AUL) dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardoo (SAD) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun anggaran 2025–2026.

Dalam perkara tersebut, AUL disebut menargetkan memperoleh Rp750 juta dari praktik pemerasan. Dana itu direncanakan dibagi Rp515 juta untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cilacap, sedangkan sisanya untuk kepentingan pribadi. Namun sebelum rencana itu terpenuhi, KPK telah lebih dahulu melakukan penangkapan setelah uang yang terkumpul mencapai Rp610 juta.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara