Bupati Magelang Jamin Data Warga Aman di Sensus Ekonomi 2026

Harianjogja.com, MAGELANG—Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Magelang resmi dimulai. (BPS) memastikan seluruh data masyarakat dan pelaku usaha yang dihimpun dalam agenda nasional ini dijamin aman serta dilindungi undang-undang, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran kebocoran data.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam acara Pencanangan dan Komitmen Bersama Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Kabupaten Magelang yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Magelang, Jumat (19/6/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta berbagai instansi terkait.

Bupati Magelang menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali tersebut. Menurutnya, data akurat dari BPS menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran.

“Data dari BPS ini sangat kami butuhkan sebagai dasar formulasi kebijakan. Kami mengimbau masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk memberikan informasi secara objektif dan apa adanya. Tidak perlu khawatir, karena kerahasiaannya dilindungi undang-undang,” tegasnya.

Ia juga meluruskan anggapan keliru yang kerap beredar di masyarakat. Bupati menegaskan bahwa petugas sensus bukan petugas pajak, melainkan murni melakukan pendataan statistik untuk kepentingan negara. Karena itu, pelaku usaha diminta tidak menutup-nutupi kondisi usaha mereka.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Magelang menjelaskan bahwa pendataan lapangan SE 2026 akan berlangsung lebih panjang dibandingkan periode sebelumnya, yakni mulai 15 Juli hingga 31 Agustus 2026.

Menurutnya, sensus kali ini mengusung pendekatan yang lebih modern dengan pemanfaatan teknologi digital. Metode yang digunakan meliputi CAPI (Computer Assisted Personal Interviewer), CAWI (Computer Assisted Web Interviewer), serta PAPI (Paper Assisted Personal Interviewer) untuk kebutuhan tertentu.

“Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya memotret sektor konvensional seperti UMKM dan industri besar, tetapi juga menangkap perkembangan ekonomi digital, termasuk aktivitas e-commerce di tingkat rumah tangga,” jelasnya.

Untuk mendukung kelancaran pendataan, BPS Kabupaten Magelang telah menyiapkan 1.406 petugas sensus. Rinciannya terdiri dari 1.235 petugas lapangan, 164 pengawas, serta 7 petugas khusus industri besar. Seluruh personel telah menjalani pelatihan intensif agar bekerja sesuai standar operasional.

Kus Haryono juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap potensi penipuan. Petugas resmi BPS dilengkapi atribut lengkap seperti rompi bertuliskan Sensus Ekonomi, kartu identitas dengan barcode yang dapat diverifikasi, serta surat tugas resmi.

Selain itu, petugas diwajibkan melapor terlebih dahulu kepada pemerintah desa atau kelurahan hingga tingkat RT sebelum melakukan pendataan.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang komprehensif dan akurat. Data tersebut akan menjadi dasar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk pengembangan sektor UMKM dan ekonomi digital di Kabupaten Magelang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.