Pemkab Magelang Optimalkan Potensi Borobudur untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Harianjogja.com, MAGELANG- Pemerintah Kabupaten Magelang akan mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah ini dalam menjalankan program pembangunan pada tahun 2025.

Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Bupati Magelang, Sepyo Achanto menanggapi Rancangan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 yang telah disetujui bersama eksekutif pada Selasa (26/11/2024). Persetujuan itu tertuang dalam rapat paripurna di ruang rapat paripurna DPRD.

"Dari pembahasan-pembahasan sudah ada sepakat, kemudian ini tadi sudah persetujuan dan nanti dikirimkan ke Gubernur untuk evaluasi," kata Sepyo Achanto.

Ia yakin nantinya eksekutif dan legislatif akan saling membantu untuk menjalankan program-program pembangunan yang telah ditetapkan sesuai RAPBD tersebut. Tahun depan, menurutnya Pemkab Magelang akan mengoptimalkan potensi yang ada, seperti keberadaan Candi Borobudur.

"Ini program-program terus akan kita lakukan tentunya program-program yang untuk kepentingan masyarakat, salah satunya optimalisasi di Borobudur dan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Magelang ini," lanjutnya.

BACA JUGA: Pengembangan Destinasi Wisata Purworejo dan Kebumen Disiapkan Satu Paket dengan Borobudur

Selama hampir satu tahun memimpin Kabupaten Magelang sebagai penjabat bupati, Sepyo mengungkapkan dirinya sangat terkesan dengan wilayah ini. Pria asal Solo itu menyebutkan banyak potensi yang harus optimalisasi.

"Banyak potensi yang harus optimalisasi tentunya untuk kesejahteraan Masyarakat Magelang. Kami sudah banyak komunikasi dengan pimpinan dewan untuk mewujudkan itu," katanya.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, target Pendapatan Daerah disepakati sebesar Rp2.693.468.159.893 dan Rencana Belanja Daerah disepakati sebesar Rp2.761.071.569.373.

Penambahan BTT disepakati sebesar Rp2.875.000.000,00. Dengan proyeksi pendapatan dan rencana belanja tersebut terdapat defisit sebesar Rp67.603.409.480. Untuk Pembiayaan (penerimaan pembiayaan daerah) disepakati sebesar Rp67.603.409.480, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pembiayaan Netto sebesar Rp67.603.409.480 dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp67.603.409.480. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA) sama dengan 0 (nol).

Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir mengatakan target waktu yang diatur dalam Permendagri dalam penyusunan APBD itu maksimal harus disetujui antara DPRD dan Bupati pada akhir November ini.

"Ini akhir batas maksimal, jadi semua rangkaian dari awal perencanaan semua sudah mendasari dari aturan-aturan yang disyaratkan Permendagri," katanya.

Sakir menyebutkan program yang menjadi prioritas pada RAPBD 2025 yaitu penurunan kemiskinan dan stunting. Anggaran untuk program tersebut menyebar di semua OPD yang ada, totalnya hampir Rp250 miliar.

Di luar itu RAPBD juga memprogramkan belanja-belanja yang menjadi layanan dasar wajib, seperti pendidikan kesehatan. "Mudah-mudahan ke depan bisa betul-betul menurunkan angka kemiskinan dan stunting," katanya.

Adapun untuk tiga sektor unggulan di Kabupaten Magelang yaitu pertanian, UMKM dan pariwisata, pada RAPBD 2025 ini melanjutkan dokumen perencanaan RPJMD 2004 yang telah berakhir.

"Kemudian Inmendagri untuk daerah melaui Bappeda untuk menyusun dokumen perencanaan lanjutan program-program apa yang di RPJMD belum sesuai target yang direncanakan, akan dilanjutkan dan dilansakankan RKP tahun ini," jelas Sakir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.