Kota Magelang Raih WTP ke-10, Bukti Tata Kelola Keuangan Makin Solid

Harianjogja.com, MAGELANG— Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya, Pemkot Magelang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, kepada Wakil Wali Kota Magelang, dr. Sri Harso, di Kantor BPK RI Semarang, Kamis (11/6/2026).

Capaian WTP ke-10 ini menjadi indikator kuat bahwa tata kelola keuangan di Kota Magelang berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Wakil Wali Kota Magelang, Sri Harso, menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Ini adalah buah dari kerja keras bersama seluruh OPD yang memiliki komitmen sama dalam melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Ia menambahkan, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bentuk kepercayaan atas kualitas pengelolaan keuangan yang berdampak langsung pada pelayanan publik.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Inspektur Daerah Kota Magelang, Indah Sri Palupi, mengungkapkan bahwa konsistensi dalam meraih WTP tidak lepas dari penguatan sistem tata kelola keuangan yang terus dilakukan secara berkelanjutan.

Beberapa langkah strategis yang ditempuh antara lain peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), optimalisasi tindak lanjut atas rekomendasi BPK, serta pengawasan internal yang dilakukan secara intensif.

“Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari dukungan berbagai pemangku kepentingan yang bersama-sama mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” jelasnya.

Meski berhasil mempertahankan predikat tertinggi, Pemkot Magelang tidak berpuas diri. Evaluasi dan perbaikan tetap menjadi prioritas, khususnya dalam meningkatkan manajemen risiko agar potensi permasalahan dapat diantisipasi lebih dini.

Menurut Indah, opini WTP harus dipandang sebagai fondasi untuk terus memperkuat sistem pemerintahan yang lebih baik, bukan sekadar target yang harus dicapai setiap tahun.

“WTP ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas, dan menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Dengan capaian ini, Pemkot Magelang semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Jawa Tengah, sekaligus menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.