PDM Boyolali Usul MBG Dikelola Sekolah, Ini Alasannya

Harianjogja.com, BOYOLALI—Pimpinan Daerah Muhammadiyah Boyolali menyurati Badan Gizi Nasional agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dikelola secara swakelola oleh sekolah dan madrasah.

Ketua PDM Boyolali, Ali Muhson, mengatakan surat tersebut sebenarnya telah disusun sejak 2025. Namun, substansinya dinilai masih relevan hingga saat ini, terutama menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait kualitas menu MBG yang dianggap tidak sebanding dengan anggaran.

Ali menilai pengelolaan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum berjalan efektif dan efisien. Karena itu, ia mengusulkan agar pengelolaan anggaran dan penyediaan makanan diserahkan langsung kepada sekolah.

“Uang diberikan ke sekolah, lalu makanan dikelola sekolah. Jadi dapur sekolah, bukan dapur SPPG. Dengan begitu, tidak ada dana yang diduga menguap,” kata Ali saat dihubungi, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, pengelolaan di tingkat sekolah memungkinkan pengawasan dilakukan lebih dekat oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, sekaligus memudahkan evaluasi apabila muncul keluhan dari orang tua murid.

Keluhan Kualitas Menu MBG

Ali mengungkapkan, belakangan ini aduan terkait ketidakwajaran kualitas dan harga makanan MBG semakin sering diterima. Dengan sistem swakelola, pihak sekolah dinilai dapat menyesuaikan menu sesuai kebutuhan gizi siswa dan anggaran yang tersedia.

“Sekolah tahu kebutuhan muridnya. Kalau dikelola sendiri, pengawasannya jelas dan transparan,” ujarnya.

Soroti Tantangan Pengelolaan SPPG

Ali menjelaskan, PDM Boyolali saat ini mengelola dua SPPG yang berlokasi di wilayah Simo dan Nogosari. Meski terlibat langsung dalam pengelolaan SPPG, pihaknya tetap menilai model swakelola oleh sekolah lebih ideal.

Awalnya, PDM Boyolali berencana membangun 10 dapur SPPG. Namun dalam praktiknya, muncul berbagai tantangan di lapangan.

“Ada tantangan dalam mengelola SPPG. Ternyata ada pihak tertentu yang minta jatah, misalnya telur, ayam, dan lain-lain. Ini jadi tidak fair karena masing-masing mencari keuntungan. Sudah ada upaya ke arah bisnis,” kata Ali.

Ia juga menyoroti kecenderungan kepemilikan SPPG yang mulai didominasi kepentingan bisnis. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menggeser tujuan utama program MBG sebagai upaya pemenuhan gizi anak.

Sekolah Dinilai Lebih Mudah Diawasi

Ali menilai keberadaan dapur di lingkungan sekolah memungkinkan proses memasak diawasi langsung oleh pihak sekolah. Termasuk dalam pengolahan susu segar yang dapat dimasak terlebih dahulu sebelum disajikan kepada murid.

Selain itu, sekolah dinilai tidak perlu membangun gedung baru karena dapat memanfaatkan ruang yang sudah ada sebagai dapur. Dengan demikian, tanggung jawab penyediaan makanan menjadi lebih jelas dan terukur.

“Kalau orang tua ada komplain, bisa langsung ke sekolah. Kalau ke SPPG kan jauh, apalagi ke bupati. Saat masih dikelola SPPG, baik Dinas Pendidikan, Kesehatan, bahkan Kemenag tidak bisa diprotes langsung,” ujar Ali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : espos.id