Wabup Klaten Belum Tahu Detail Kabar Dugaan OTT KPK, Minta Doa untuk Bupati

Harianjogja.com, KLATEN — Wakil Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi, mengaku belum mengetahui secara terperinci kabar dugaan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebut berlangsung di rumah dinas Bupati Klaten, Kamis (15/10/2026).

Perempuan yang akrab disapa Linda Benny itu mengatakan sejak pagi hingga sore mengikuti rangkaian kunjungan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDTT), Ahmad Riza Patria, ke sejumlah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah Delanggu, Wonosari, dan Juwiring.

Linda menyebut baru menerima informasi mengenai kabar tersebut sebelum menjalani kegiatan kunjungan lapangan. Ia menyampaikan hal itu saat ditemui di KDMP Desa Gunting, Kecamatan Wonosari, Kamis sore.

“Tadi pagi sebelum kegiatan saya baru dapat informasinya. Hari ini saya full menemani Bapak Wamen kunjungan lapangan KDKMP. Jadi tadi sampai sekarang saya baru selesai,” ujar Linda.

Karena belum mengetahui detail informasi yang beredar, Linda belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh mengenai kabar tersebut. Ia mengatakan terakhir kali bertemu dan berbincang langsung dengan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada Rabu (14/10/2026) malam dalam sebuah kegiatan di Pendopo Pemkab Klaten.

“Saya mohon doanya untuk Mas Bupati dan yang terbaik untuk masyarakat Klaten,” katanya.

Kabar Dugaan OTT Beredar di Klaten

Kabar dugaan OTT KPK di rumah dinas Bupati Klaten beredar pada Kamis pagi. Sejumlah orang dilaporkan dibawa ke Mapolresta Klaten untuk menjalani pemeriksaan. Hamenang disebut-sebut termasuk pihak yang diamankan, tetapi status hukumnya perlu merujuk pada keterangan resmi KPK.

Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan pimpinan badan usaha milik daerah juga terlihat mendatangi Mapolresta Klaten.

Kapolresta Klaten Kombes Pol. Ari Cahya Nugraha, dalam pemberitaan media pada hari yang sama, menyatakan jajarannya membantu pelaksanaan tugas KPK dengan menyediakan tempat pemeriksaan. Namun, informasi mengenai perkara yang ditangani serta status pihak-pihak yang diperiksa tetap perlu dikonfirmasi kepada KPK. 

Hingga informasi dalam naskah ini dihimpun, belum ada keterangan resmi KPK yang dapat dijadikan dasar untuk memastikan konstruksi perkara maupun status hukum Hamenang.

Karena itu, kabar dugaan OTT tersebut perlu disikapi secara hati-hati sembari menunggu penjelasan resmi dari lembaga antirasuah.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Solopos