Anggaran Pusat ke Daerah Dipangkas, Operasional BST di Solo Bakal Terganggu

Harianjogja.com, SOLO —Operasional bus Batik Solo Trans (BST) pada 2026 bakal terdampak efisiensi anggaran, seiring dengan pencabutan gelontoran anggaran dari pusat.

Wali Kota Solo Respati Achmad Ardianto, mengatakan bahwa layanan bus BST sejauh ini beroperasi di lima koridor. Rutenya melintasi lima kabupaten/kota, meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Boyolali.

Lima koridor tersebut juga didukung dengan setidaknya tujuh feeder, dengan total setiap hari Batik Solo Trans dan feeder tersebut melayani sekitar 13.000-14.000 masyarakat di sekitar Soloraya.

Dari lima koridor tersebut, tiga koridor pembiayaannya ditanggung oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan dua lainnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta.

"Ke depan pemerintah pusat akan mencabut penganggarannya. Oleh karenanya, kami mendorong 'cost sharing' (berbagi pembiayaan) dengan kabupaten sekitar," katanya.

Apalagi, kata dia, mayoritas pengguna Batik Solo Trans ini dari warga kabupaten sekitar sehingga pihaknya mengajak gotong-royong membantu.

"Hari ini kami difasilitasi oleh Gubernur untuk membahas tentang aglomerasi transportasi di Surakarta," katanya, usai bertemu Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur, Semarang.

Menanggapi hal itu, Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan bahwa BST sudah menjadi roadmap tentang aglomerasi transportasi.

Sejauh ini, ia menilai operasionalnya juga sudah berjalan bagus karena sudah terintegrasi dan melibatkan perusahaan otobus yang ada di sekitar wilayah Soloraya.

Maka dari itu ia meminta kepada Dinas Perhubungan Jateng beserta pemangku kepentingan terkait untuk segera menggelar rapat agar aglomerasi transportasi Bus Batik Solo Trans tetap berjalan untuk melayani masyarakat. "Nanti segera rapatkan dengan dinas terkait. Ini harus jalan dengan cara 'sharing'," katanya.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jateng Sujarwanto Dwiatmoko menambahkan untuk menutup pembiayaan dari APBD yang terkena refocusing tersebut maka mau tidak mau daerah harus dengan gotong-royong.

Rencananya, lanjut dia, Gubernur Jateng akan bertemu dengan semua bupati dan wali kota se-Soloraya untuk membahas konsep gotong royong tersebut. “Mudah-mudahan nanti ada kesepakatan yang baik," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : espos.id