RPKD 2025-2029 Jadi Landasan Berantas Kemiskinan di Kota Magelang

KOTA MAGELANG—Pemerintah Kota Magelang tengah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk periode 2025-2029.

Dokumen ini dirancang untuk menjadi pedoman utama dan landasan kolaborasi berbagai pihak dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Magelang.

​Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam acara Diseminasi RPKD Kota Magelang Tahun 2025-2029 yang digelar di Aula Pangripta, kantor Bapperida Kota Magelang, Rabu (12/11/2025).

​Wakil Wali Kota Magelang, dr. Sri Harso, menekankan pentingnya dokumen ini sebagai panduan bersama. ​"RPKD ini dapat menjadi pedoman dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Magelang, termasuk dalam kolaborasi multi pihak," ujar Sri Harso.

​Ia menjelaskan, penyusunan RPKD ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan. Inpres tersebut menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyusun program dan mengalokasikan anggaran APBD untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Magelang merupakan ujung tombak dalam mengkoordinasikan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan ini.

​Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bapperida Kota Magelang, Handini Rahayu, memaparkan data terkini. Kabar baiknya, tingkat kemiskinan Kota Magelang menunjukkan tren penurunan yang konsisten.

​Persentase penduduk miskin diperkirakan turun dari 7,75% pada tahun 2021 menjadi 5,68% pada tahun 2025.

​Kota Magelang juga berhasil mencapai angka kemiskinan ekstrem nol (0) pada tahun 2023.

​Namun, di tengah capaian tersebut, Handini menyebut dua tantangan utama yakni ​angka ketimpangan meningkat, Rasio Gini (angka ketimpangan) melonjak menjadi 0,462 pada tahun 2024.

Adapun strategi penganggaran Pemkot Magelang masih terfokus pada 'Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat'.

Pada tahun 2025, 65% anggaran dialokasikan untuk strategi ini, yang mencakup subsidi PDAM, jaminan kesehatan (PBI), dan berbagai bantuan sosial.

​Sementara itu, strategi 'Meningkatkan Pendapatan' seperti job fair, pelatihan kerja, dan pendampingan UMKM, menjadi strategi dengan proporsi anggaran terkecil, yaitu 6%.

​Kegiatan diseminasi ini turut menghadirkan pakar UMKM dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Dr. Boyke Rudi Purnomo, dan Wakil Ketua DPRD Kota Magelang, Bustanul Arifin, sebagai narasumber.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News