Pemkot Semarang Tegaskan Meritokrasi, 12 Jabatan Diisi Berkompeten

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah Kota Semarang menegaskan komitmen kuat dalam menerapkan sistem meritokrasi sebagai fondasi utama manajemen birokrasi, khususnya dalam pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis kinerja.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di Semarang, Sabtu, dengan menegaskan bahwa Kota Semarang menjadi pelopor di Jawa Tengah dalam penerapan sistem meritokrasi setelah memperoleh izin resmi dari pemerintah pusat.

Menurut Agustina, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemkot Semarang sepenuhnya didasarkan pada hasil seleksi Tim Komite Talenta, bukan pada pertimbangan subjektif atau kedekatan personal.

Sebanyak 12 jabatan pimpinan tinggi pratama baru saja terisi melalui mekanisme seleksi yang murni mengedepankan kompetensi, rekam jejak, serta data objektif, sehingga memastikan pejabat terpilih memiliki kapasitas dan integritas yang teruji.

“Seluruhnya melalui tahapan seleksi oleh Tim Komite Talenta. Ini adalah hal baru di Jawa Tengah, dan baru Kota Semarang yang mendapatkan izin untuk itu. Kami mendorong birokrasi bekerja dengan prinsip meritokrasi yang berbasis data,” ujar Agustina.

Langkah progresif tersebut sejalan dengan capaian Pemkot Semarang yang meraih Anugerah Meritokrasi dengan predikat “Sangat Baik” dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada 8 Januari 2026. Penghargaan itu menjadi pengakuan atas konsistensi Pemkot Semarang dalam membangun sistem manajemen aparatur yang modern dan berintegritas.

Agustina menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi landasan kuat untuk memastikan penempatan pejabat di lingkungan Pemkot Semarang telah melampaui praktik konvensional, sekaligus mempersempit ruang intervensi nonprosedural.

“Sistem manajemen ini sangat canggih dan ketat sehingga tidak bisa ditembus. Tidak bisa kemudian seenak-enaknya saya menaikkan orang karena kedekatan atau tim sukses,” tegasnya.

Ia menambahkan, aturan yang diterapkan dirancang sangat ketat untuk menjaga stabilitas pemerintahan, meningkatkan kinerja birokrasi, serta mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.

“Ada aturan yang sangat luar biasa ketat untuk menjaga stabilitas, kinerja, dan kemajuan di pemerintahan kita,” lanjutnya.

Selain memperkuat sistem, Wali Kota Semarang juga menaruh perhatian besar pada aspek integritas aparatur, terutama dalam konteks pengisian jabatan yang kerap menjadi sorotan publik.

Di tengah berbagai isu negatif yang berkembang, Agustina secara terbuka menyatakan sikap tegas menolak praktik suap, jual beli jabatan, maupun gratifikasi, serta memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran tersebut.

“Jika ada orang yang datang dan minta sejumlah uang setelah pelantikan ini, saya tidak segan-segan mengirim kalian ke proses hukum. Saya ingin menjaga wajah pemerintahan ini agar tetap bersih sampai ke akar-akarnya,” katanya.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, Agustina meminta agar visi pembangunan “Semarang Bersih, Sehat, Cerdas, Makmur, dan Tangguh” segera diterjemahkan ke dalam program dan tindakan nyata, bukan sekadar slogan administratif.

Ia menekankan bahwa jabatan merupakan amanah publik yang harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pencapaian struktural dalam birokrasi.

“Ukuran keberhasilan bukan pada jabatan, tetapi pada perubahan nyata yang dirasakan oleh warga masyarakat,” ujar Agustina, seraya menegaskan pentingnya orientasi pelayanan publik dalam sistem meritokrasi Pemkot Semarang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara